Simposium Nasional “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan” yang digelar Badan Keahlian (BK) DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghasilkan sejumlah rekomendasi terhadap implementasi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk mengatakan, rekomendasi Simposium Nasional ini akan disampaikan kepada Anggota DPR RI dan DPRD dan diunggah di www.pusatpuu.dpr.go.id, agar semua elemen masyarakat, khususnya pihak terkait dapat memahami pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan.

“Dari simposium ini telah kita peroleh rekomendasi yang telah diskusikan oleh 27 ahli yang hadir dalam simposium ini. Kemudian melalui proses prasimposium, dan diskusi lanjutan, jadi saya kira sudah cukup matang,” kata Johnson saat memberikan sambutan dalam penutupan Simposium Nasional di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Meskipun demikian, ia mengatakan tetap membutuhkan peran legal drafter dalam rangka menginstitusionalisasikan Pancasila di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab menurutnya, nilai-nilai Pancasila bukan semata-mata milik DPR RI. Sehingga sangat diharapkan masukan disetiap proses internalisasi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI Inosentius Samsul. Sensi, sapaan akrab Inosentius mengatakan, rekomendasi tersebut masih bersifat umum, tetapi sangat dinamis untuk melakukan review terhadap beberapa draf RUU yang sedang disiapkan. Sehingga tetap diperlukan masukan dan kerja sama dari pihak terkait untuk menyempurnakannya.

“Barangkali nanti BKD akan melanjutkan kerja sama dengan BPIP, supaya kita nanti sama-sama melihat satu persatu naskah akademik yang kita sedang siapkan sekarang. Jadi intinya, hasil ini dapat langsung digunakan. Tapi juga ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dengan revisi undang-undang, misalnya revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nanti akan kita jadikan bahan untuk perubahan draf mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan,” lanjut Sensi.

Sensi mengungkapkan, setidaknya ada dua rekomendasi inti yang dihasilkan. Pertama, agar kementerian-kementerian secara langsung menggunakan parameter yang dihasilkan simposium ini dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah. “Kedua, rekomendasi kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan penguatan kelembagaan, dengan melakukan pre review melalui perubahan undang-undang yang ada,” tutup Sensi.

Untuk diketahui, sebelum menghasilkan rekomendasi, diadakan dua diskusi pleno dan diskusi panel yang terdiri dari lima panel dengan masing-masing materi. Panel 1 membahas konsep ekonomi Pancasila dan implementasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Kemudian Panel 2 membahas konsep demokrasi Pancasila dan implementasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang politik.

Kemudian Panel 3 membahas konsep sosial budaya Pancasila dan implementasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sosial. Panel 4 merumuskan prosedur dan parameter menginstitusionalisasikan Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dan Panel 5 merumuskan prosedur dan parameter preview rancangan peraturan daerah, sebelum diundangkan agar sesuai dengan nilai Pancasila. (apr/sf)